Pasca-Gestok 1965: Dari Supersemar ke Rekonsiliasi Nasional
Penulis: Imamul Arifin
14,8 x 21 cm, xiv + 315 hlm
Tahun Penerbitan: 2026
Penerbit: Dimensi Pustaka Prima
ISBN: 978-623-10-4700-7
Harga: Rp 95.000,00
Kisah kemelut dan Tragedi 1965 di Indonesia ibarat cerita tanpa akhir (never ending story). Memang pernah ada upaya untuk mengakhirnya melalui mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, namun UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) justru ditorpedo oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Niat pemerintah untuk mengajukan UU pengganti hingga kini hanya nol besar. Setiap ada upaya mengungkap kebenaran peristiwa tersebut selalu muncul kelompok yang menentang. Ingatan tentang peristiwa ini selalu dimunculkan, namun upaya pengungkapan justru dihalangi. Indonesia memang berbeda dengan Afrika Selatan yang berhasil menyelesaikan seluruh residu kejahatan peninggalan rejim Apartheid dengan memulihkan hak para korban dan keluarganya.
Buku Pasca-Gestok 1995 ini dengan baik mengambarkan pembabakan penting setelah Peristiwa 1965 yang oleh Presiden Sukarno disebut sebagai Gerakan Satu Oktober (Gestok) itu. Pasca-Gestok 1965, kekuasaan Presiden Sukarno memang telah lenyap. Hal itu terjadi secara bertahap mulai dari cerai berainya kekuatan Sukarnois hingga penangkapan sejumlah orang penting di sekitar Pemimpin Besar Revolsi itu. Namun, hal paling penting dalam buku ini adalah Bab VI yang berisikan soal berbagai upaya menuju rekonsiliasi nasional yang berakhir buntu dan memunculkan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015.
Buku yang ditulis oleh Imamul Arifin ini memberikan gambaran umum tentang dinamika ada pasca-Peristiwa 1965. Meski ada detil yang tak tercakup dalam isi buku, namun buku ini menunjukkan hasil kerja keras dan kesabaran si penulis untuk mengumpulkan dan memasukkan berbagai sumber dari sisi dan versi yang berbeda. Sang penulis rupanya ingin melanjutkan buku berjudul Kemelut Tragedi 1965.
Stanley Adi Prasetyo,
Wakil Ketua Tim Pnyelidikan Ad Hoc
Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965













