G30S Versi Sukarno: Narasi Terbaik Peristiwa 1965

Selama lebih dari tiga dasawarsa rezim Soeharto, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya mendapat pengetahuan sejarah G30S versi penguasa Orde Baru. Padahal, ada banyak versi tentang peristiwa politik rumit yang terjadi pada awal Oktober 1965 itu. Meskipun demikian, output dari peristiwa itu sangat jelas, yaitu tergulingnya Sukarno dari tampuk kekuasaannya dan tegaknya rezim militer yang sangat kuat dengan dukungan penuh Amerika Serikat. 

Presiden Sukarno sendiri dalam pidato pelengkap Nawaksara (10 Januari 1967) mengatakan bahwa peristiwa G30S 1965 terjadi karena bertemunya tiga sebab, yakni karena pemimpin PKI yang keblinger, kelihaian Nekolim, dan oknum yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada dalang tunggal untuk peristiwa itu sebagaimana tertulis di dalam narasi resmi Orde Baru. 

Menurut sejarawan Indonesia, Asvi Warman Adam, dengan mengacu pada pernyataan Presiden Sukarno sebagaimana disebutkan di atas, maka secara matematis sederhana, andil keterlibatan ketiga unsur penyebab G30S itu sama besar, yakni 33,33 persen. Namun, sejauhmana peran pimpinan PKI hingga dikatakan keblinger oleh Presiden Sukarno? Bagaimana dan mengapa Nekolim (AS dan Inggris) ikut melibatkan diri dalam peristiwa G30S? Siapa saja yang diduga sebagai ‘oknum tidak benar’ hingga memunculkan peristiwa berdarah tersebut? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu salah satunya bisa terjawab dalam dalam narasi alternatif buku "Kemelut Tragedi 1965" yang ditulis oleh Imamul Arifin.

Read More

Sekilas Tentang Program Benteng Sumitro

Salah satu program perencanaan pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) adalah Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Dalam realisasinya, pelaksanaan rencana pembangunan ini didahului oleh suatu program yang dikenal dengan nama Program Benteng. Program ini merupakan gagasan Menteri Perdagangan Indonesia kala itu, Sumitro Djojohadikusumo. Program Benteng bertujuan untuk mencetak pengusaha pribumi Indonesia dengan mengeluarkan perundang-undangan untuk menunjang kredit kepada mereka

        Program Benteng diterapkan pertama kali oleh Kabinet Natsir pada tahun 1950-an. Sebetulnya, program ini adalah implementasi dari kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif-rasial (seperti yang pernah dilakukan di Malaysia) sebagai suatu upaya untuk menahan atau mengurangi dominasi ekonomi oleh pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa. Istilah ‘Benteng’ yang dibubuhkan kepada program atau kebijakan tersebut menyuarakan citanya membangun kewirausahaan pribumi menjadi benteng ekonomi nasional. Harapan besar yang ingin diwujudkan dari program pemerintah itu adalah agar negara baru merdeka seperti Indonesia mampu bersaing di luar negeri. Bukan saja dengan bisnis Barat (Belanda), tetapi juga dengan jaringan bisnis etnis Cina di seluruh dunia. Dalam Program Benteng ini, lisensi (izin) impor dari berbagai jenis barang yang mudah dijual diberikan kepada pengusaha pribumi.

        Selain bertujuan untuk membentuk pengusaha pribumi tangguh, Program Benteng juga diharapkan bisa  menjadi kekuatan pengimbang kepentingan ekonomi Belanda, terutama  perusahaan oligopoli The Big Five, yakni perusahaan dagang Belanda yang terdiri atas Borsumij (Borneo-Sumatera Maatschappij), Jacobson van den Berg, Geo Wehry, Internatio dan Lindeteves. Tiga perusahaan pertama muncul pada pertengahan abad ke-19 bergerak dan di bidang perdagangan dan investasi. Internatio bergerak di sektor perbankan, sedangkan Lindeteves bergerak dalam bidang permesinan.

        

        Pada akhir tahun 1957, semua perusahaan Belanda (termasuk The Big Five) dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Setelah dinasionalisasi, kelima perusahaan itu berganti nama, Borsumij menjadi PT. Indevitra, Jacobson menjadi PT. Yuda Bhakti, Geo Wehry menjadi PT. Triangle, Internatio menjadi PT. Satya Negara dan Lindeteves menjadi PT. Indestins.

Read More