VOC dan Kewirausahaan Pribumi Indonesia

Ketika kongsi dagang Belanda atau VOC (Vereneidge Oost-Indische Compagnie) mulai memonopoli perdagangan luar negeri Indonesia, praktis tak ada pedagang Belanda atau bangsa asing lainnya yang beroperasi di Indonesia. Rumusan VOC (yang juga disebut Kompeni) untuk memperoleh keuntungan sangat sederhana, yakni dengan formula: Beli dengan murah, jual dengan mahal. Dalam menerapkan strategi ini di Maluku, VOC dengan ketat melakukan monopoli atas produksi rempah-rempah, sampai melakukan pelayaran Hongi untuk menghancurkan pohon cengkeh yang bukan di bawah pengawasannya. Untuk memonopoli perdagangan, VOC memiliki hak istimewa (octrooi) antara lain: mengangkat pegawai atas dasar sumpah setia, menyatakan perang, membangun benteng, mencetak dan mengedarkan uang serta mengadakan perjanjian di seluruh Asia. 

Sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Indonesia, Anhar Gonggong, VOC bukan sekadar organisasi atau kongsi dagang, tetapi sudah merupakan alat politik pemerintahan Belanda untuk menciptakan wilayah koloni di nusantara. Itulah sebabnya VOC sudah memiliki kekuasaan sama seperti yang dimiliki oleh sebuah negara (negara di dalam negara), atau mungkin lebih tepat sebuah pemerintahan kuasi. Pemerintahan zaman VOC adalah contoh sistem yang murni bersifat ekstraktif, yaitu menggunakan seluruh kemampuan bisnis dan kewenangan publik yang ada di tangannya untuk menyedot surplus ekonomi semaksimal mungkin dari kawasan yang dikuasainya. Pada masa VOC, tidak ada samasekali pertimbangan mengenai apa dan bagaimana nasib penduduk yang hidup di sana. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia berada dalam ketidakpastian akibat tekanan VOC. Tak heran, jika seorang ilmuwan kolonial, J. S Furnivall, menyebut masa VOC sebagai “zaman kekacauan” atau “zaman ketidakpastian”.

Berbeda dengan kehadiran kongsi dagang Inggris, EIC (East Indian Company) yang masih memberi kesempatan kepada pedagang pribumi India, kehadiran VOC di Indonesia bersifat destruktif terhadap kehidupan kewirausahaan (entrepreneurship) di Indonesia. Dengan kelebihan kekuatan dan organisasinya VOC merebut dominasi dan monopoli dagang yang semula dipegang dan merupakan sistem dagang yang dimiliki oleh raja dan para saudagar Indonesia, sebagai realisasi usaha untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Pengambilalihan monopoli di pusat-pusat perdagangan Indonesia ditempuh dengan berbagai cara, baik secara damai maupun dengan kekerasan. Akibatnya sangat fatal, kota-kota dagang tempat wirausaha Indonesia yang tengah tumbuh, dihancurkan. Dengan demikian VOC tidak bersifat kooperatif dan memberi kesempatan hidup dan berkompetisi secara wajar kepada pedagang/wirausahawan Indonesia. Dengan demikian, tidak heran jika masyarakat Indonesia banyak yang tidak pandai berbisnis karena bibit-bibit enterpreneur telah dihancurkan secara sistematis dalam kurun waktu yang sangat lama. 

Read More

Profil Penerbit

PT Dimensi Pustaka Prima adalah penerbit indie yang didirikan pada bulan September 2022 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan motto "Mencerahkan Kehidupan Bangsa", Penerbit Dimensi Pustaka Prima berfokus pada publikasi karya-karya ilmiah bermutu dari rumpun ilmu-ilmu sosial dan keagamaan.

Read More

Krisis Ekonomi 1998: Akhir Sebuah Orde

Hampir semua orang di Indonesia tidak ada yang menduga kalau Indonesia dan sejumlah negara Asia akan mengalami krisis ekonomi yang sangat parah dalam sejarah sejak berakhirnya Perang Dunia II. Padahal, sejak tahun 1995 beberapa badan dunia seperti IMF dan Bank Dunia sudah beberapa kali memperingatkan Thailand dan Indonesia kalau perekonomian kedua negara tersebut sudah mulai memanas (overheating). Peringatan itu barangkali berkaitan dengan karakter alamiah yang melekat dalam sistem ekonomi pasar, yakni adanya siklus bisnis atau naik turunnya kegiatan ekonomi. Jika hal itu dibiarkan terus tanpa anisipasi akan berakibat buruk bagi ekonomi negara yang bersangkutan.

    Peringatan dan lembaga donor internasional itu benar-benar menjadi mimpi buruk orang Indonesia. Krisis ekonomi hebat pun melanda Indonesia dan sejumlah negara di Asia sejak pertengahan 1997. Data fundamental perekonomian sebelum krisis tampaknya sangat mengganggu konsistensi cara berpikir sejumlah ekonomi Indonesia, terutama ekonom generasi baru yang selama beberapa tahun sebelum krisis sangat vokal menyampaikan komentar dan gagasannya di media massa dan berbagai forum. Sebagian dari mereka semakin masuk ke dalam mazhab neo-liberal yang sangat menyakini dan mengistimewakan posisi ‘pasar’ dalam menentukan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Mereka kurang menganalisis faktor-faktor yang sebenarnya sudah diketahui masyarakat Indonesia seperti maraknya KKN, sistem perbankan yang rapuh, legitimasi pemerintah yang rendah  dan faktor-faktor lain dari dalam maupun luar negeri. Krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi itu telah menumbangkan Orde Baru.

Read More

Kontak Penerbit

Penerbit PT Dimensi Pustaka Prima 

Alamat: Blok Pon No.05, Cirebon, Jawa Barat, 45188

Email: dpustakaprima@gmail.com 

No HP: 0813 9482 2252 

Website: www.penerbitdimensi.com

Read More

G30S Versi Sukarno: Narasi Terbaik Peristiwa 1965

Selama lebih dari tiga dasawarsa rezim Soeharto, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya mendapat pengetahuan sejarah G30S versi penguasa Orde Baru. Padahal, ada banyak versi tentang peristiwa politik rumit yang terjadi pada awal Oktober 1965 itu. Meskipun demikian, output dari peristiwa itu sangat jelas, yaitu tergulingnya Sukarno dari tampuk kekuasaannya dan tegaknya rezim militer yang sangat kuat dengan dukungan penuh Amerika Serikat. 

Presiden Sukarno sendiri dalam pidato pelengkap Nawaksara (10 Januari 1967) mengatakan bahwa peristiwa G30S 1965 terjadi karena bertemunya tiga sebab, yakni karena pemimpin PKI yang keblinger, kelihaian Nekolim, dan oknum yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada dalang tunggal untuk peristiwa itu sebagaimana tertulis di dalam narasi resmi Orde Baru. 

Menurut sejarawan Indonesia, Asvi Warman Adam, dengan mengacu pada pernyataan Presiden Sukarno sebagaimana disebutkan di atas, maka secara matematis sederhana, andil keterlibatan ketiga unsur penyebab G30S itu sama besar, yakni 33,33 persen. Namun, sejauhmana peran pimpinan PKI hingga dikatakan keblinger oleh Presiden Sukarno? Bagaimana dan mengapa Nekolim (AS dan Inggris) ikut melibatkan diri dalam peristiwa G30S? Siapa saja yang diduga sebagai ‘oknum tidak benar’ hingga memunculkan peristiwa berdarah tersebut? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu salah satunya bisa terjawab dalam dalam narasi alternatif buku "Kemelut Tragedi 1965" yang ditulis oleh Imamul Arifin.

Read More

Sekilas Tentang Program Benteng Sumitro

Salah satu program perencanaan pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) adalah Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Dalam realisasinya, pelaksanaan rencana pembangunan ini didahului oleh suatu program yang dikenal dengan nama Program Benteng. Program ini merupakan gagasan Menteri Perdagangan Indonesia kala itu, Sumitro Djojohadikusumo. Program Benteng bertujuan untuk mencetak pengusaha pribumi Indonesia dengan mengeluarkan perundang-undangan untuk menunjang kredit kepada mereka

        Program Benteng diterapkan pertama kali oleh Kabinet Natsir pada tahun 1950-an. Sebetulnya, program ini adalah implementasi dari kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif-rasial (seperti yang pernah dilakukan di Malaysia) sebagai suatu upaya untuk menahan atau mengurangi dominasi ekonomi oleh pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa. Istilah ‘Benteng’ yang dibubuhkan kepada program atau kebijakan tersebut menyuarakan citanya membangun kewirausahaan pribumi menjadi benteng ekonomi nasional. Harapan besar yang ingin diwujudkan dari program pemerintah itu adalah agar negara baru merdeka seperti Indonesia mampu bersaing di luar negeri. Bukan saja dengan bisnis Barat (Belanda), tetapi juga dengan jaringan bisnis etnis Cina di seluruh dunia. Dalam Program Benteng ini, lisensi (izin) impor dari berbagai jenis barang yang mudah dijual diberikan kepada pengusaha pribumi.

        Selain bertujuan untuk membentuk pengusaha pribumi tangguh, Program Benteng juga diharapkan bisa  menjadi kekuatan pengimbang kepentingan ekonomi Belanda, terutama  perusahaan oligopoli The Big Five, yakni perusahaan dagang Belanda yang terdiri atas Borsumij (Borneo-Sumatera Maatschappij), Jacobson van den Berg, Geo Wehry, Internatio dan Lindeteves. Tiga perusahaan pertama muncul pada pertengahan abad ke-19 bergerak dan di bidang perdagangan dan investasi. Internatio bergerak di sektor perbankan, sedangkan Lindeteves bergerak dalam bidang permesinan.

        

        Pada akhir tahun 1957, semua perusahaan Belanda (termasuk The Big Five) dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Setelah dinasionalisasi, kelima perusahaan itu berganti nama, Borsumij menjadi PT. Indevitra, Jacobson menjadi PT. Yuda Bhakti, Geo Wehry menjadi PT. Triangle, Internatio menjadi PT. Satya Negara dan Lindeteves menjadi PT. Indestins.

Read More